Amankan Kampanye Paslon Bupati Dan Wakil Bupati, Polres Purwakarta Kerahkan Sejumlah Personel

PURWAKARTA - Demi menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Polres Purwakarta mengerahkan sejumlah personel pengamanan.

Selain Personil Polres, kegiatan Pengamanan juga dilaksanakan Personil Polsek jajaran Polres Purwakarta yang dipimpin langsung Kapolsek masing-masing.

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah melalui Kasi Humas, AKP Enjang Sukandi mengatakan, Polres Purwakarta memastikan personil yang terlibat menunjukkan profesionalisme dan kewaspadaan tinggi untuk memastikan jalannya acara dengan aman dan tertib.

"Bahwa tujuan dilaksanakannya pengamanan dari Kepolisian saat kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta melibatkan beberapa aspek, untuk Memastikan Keamanan dan Ketertiban Umum, Kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kampanye agar proses politik berlangsung dengan damai dan tidak terganggu oleh tindakan kekerasan atau ancaman, " jelas Enjang, pada Senin, 7 Oktober 2024.

Menurutnya, pengamanan ini merupakan bagian dari upaya preventif yang dilakukan Kepolisian untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam tahapan kampanye yang berlangsung.

“Kita akan terus melakukan pengamanan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta hingga masa kampanye selesai dan itu diberlakukan untuk semua Paslon. Tugas kita hanya melakukan pengamanan dan pemantauan Penyelengaraan kegiatan kampanye tersebut dengan tujuan kegiatan berjalan aman, lancar tanpa gangguan kamtibmas, " ujarnya.

Enjang menyebut, pentingnya pengamanan dalam kampanye politik adalah untuk memastikan bahwa proses demokratis dapat berjalan dengan aman, lancar, adil dan damai.

"Tujuan pengamanan juga untuk Menanggulangi Potensi Konflik, Dengan kehadiran polisi, potensi konflik antar pendukung Paslon atau kelompok dapat diminimalkan, guna mencegah eskalasi kekerasan, selain itu Kepolisian juga bertugas melakukan penegakkan hukum terkait pelanggaran aturan kampanye dan tindakan ilegal lainnya yang dapat mengganggu integritas proses politik, " tutur Enjang.